Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menyoroti aksi deklarasi dukungan delapan organisasi desa untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta pada Minggu (19/11/2023) kemarin. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menyebut, aksi ini menjadi bukti bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2024 yang masif dan sistematis.
Merujuk pada pernyataan MC acara tersebut, Perwakilan Koalisi sekaligus Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, menyebut telah terjadi pelanggaran dengan adanya pengerahan aparatur pemerintahan di level desa.
“Jadi ini sebuah bentuk nyata ya, kecurangan pemilu yang masif, yang sistematis. Jadi sudah sepatutnya Bawaslu tidak tinggal diam, harus turun tangan dan menindak dengan tegas pelanggaran ini. Bukan cuma persoalan administrasi saja, ini persoalan paling fundamental betul,” kata Julius saat dihubungi, Jumat (24/11/2023).
Julius mengatakan, ada banyak indikasi intervensi kekuasaan terhadap Pemilu 2024. Tidak hanya soal pengerahan aparatur negara untuk memasang baliho saja, namun juga sudah mengarah kepada kriminalisasi terhadap pendukung paslon tertentu.
“Makanya kami bilang ancaman itu juga termasuk apabila ada pemeriksaan dengan pasal-pasal karet terhadap orang-orang yang kritis. Juga terhadap pendukung atau tim dari paslon-paslon lain yang bukan merupakan tim dari si penguasa ini. Nah itu yang kami sebut juga dengan salah satunya adalah kriminalisasi. Itu sudah kami tengarai sejak awal, jadi tahapannya sudah mulai dari membantu hal-hal teknis, lalu pengerahan untuk ‘sosialisasi dan kampanye, dan yang terakhir adalah pengerahan aparat,” katanya.
