Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Inisiatif pendidikan dasar ini, yang bertujuan untuk anak-anak dari keluarga miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini disorot selama forum publik “Double Check”, bertema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa atas penunjukan beliau dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim, sekitar 0,7% dari populasi. Hal ini harus diselesaikan sebelum 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan umum, saat ini sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, harus turun di bawah 5% pada 2029. Wakil Menteri Agus menekankan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat menghadapi tantangan besar ini sendirian. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial tradisionalnya bekerja di tingkat hilir, mengentaskan kemiskinan. Namun, Presiden Prabowo telah memerintahkan kementerian untuk beralih dan fokus pada pemberdayaan orang untuk lepas dari kemiskinan. Untuk mencapai hal ini, Kementerian memprioritaskan program perlindungan sosial dan keamanan. Hampir seluruh anggarannya sebesar Rp75 triliun (sekitar $4,8 miliar) dialokasikan untuk dua program bantuan sosial utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Wakil Menteri Agus juga mengumumkan bahwa 65 Sekolah Rakyat akan dibuka bulan Juli ini menjelang tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah ini menggunakan fasilitas yang sudah ada di bawah Kementerian Sosial. Pemerintah daerah juga diajak untuk mendukung inisiatif ini melalui koordinasi tentang penggunaan lahan, izin, akses jalan, air, dan listrik. Lokasi yang diusulkan harus bebas dari perselisihan hukum. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur dan kondisi bangunan yang tepat, memerlukan kerja sama lintas lembaga yang erat.
Isra Ramli, Deputi I Konten dan Informasi di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menyatakan bahwa tiga kementerian memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kesehatan. Program-program pemerintah saat ini lebih dari sekadar memberi bantuan; mereka fokus pada pemberdayaan. Program-program Presiden Prabowo tidak ditargetkan pada kelompok-kelompok tertentu, mereka bersifat universal, dirancang untuk meningkatkan seluruh rakyat Indonesia.
