FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mobilisasi aparat desa untuk pemilu merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang pernah dipraktikkan rezim Orde Baru (Orba). Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) melihat hal tersebut seusai sinyal dukungan aparat desa terhadap salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Puskapol UI, Hurriyah, menilai bahwa upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Menurutnya yang terjadi saat ini adalah momen kemunduran dari demokrasi yang sudah terwujud.
“Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian,” kata Hurriyah ketika dihubungi, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, di era Orde Baru pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat “monoloyalitas” dengan mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
Sebab meskipun kepala desa dan aparatur desa memerintah di satuan terkecil, membuatnya tidak dapat disepelekan. Sebab, aparatur desa punya kedekatan dengan rakyat di akar rumput.
“Itu kan berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan,” kata Hurriyah.
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
