Berita  

“Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar: Penemuan Terkini”

Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan perubahan mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD, yang menjadi topik hangat dalam diskusi publik. Menurut Andi Ali Armunanto, seorang Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, memberikan pandangannya bahwa DPRD seharusnya diberikan kepercayaan dalam proses tersebut. Menurutnya, DPRD adalah tempat di mana proses demokrasi sebenarnya terjadi karena anggotanya terdidik, cerdas, dan memiliki ideologi yang kuat.

Andi juga menjelaskan bahwa alasan lain mengapa DPRD lebih masuk akal untuk mendapat kepercayaan adalah karena praktik money politik yang kerap terjadi selama ini tidak mencerminkan nilai demokrasi. Dia menegaskan bahwa masyarakat seringkali menjadi korban money politik dalam berbagai Pilkada, tanpa adanya esensi demokrasi yang sebenarnya. Andi juga mengajak publik untuk merenungkan proses demokrasi yang sejati tanpa menyulut kontroversi di masyarakat.

Menurut Andi, selama ini masyarakat sering kali menjadi penyokong dari praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh elit politik dengan mengatasnamakan demokrasi. Dia menegaskan bahwa masyarakat sering kali menjadi korban dari praktik-praktik tersebut, yang sebenarnya jauh dari nilai demokrasi sejati. Dengan demikian, Andi memberikan pemikiran yang menarik tentang perlunya refleksi terhadap proses demokrasi yang sebenarnya, tanpa terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan.