Konflik bersenjata modern menunjukkan bahwa dunia yang semakin terhubung membawa risiko baru, sebagaimana diungkapkan Farrell dan Newman (2019). Perang yang terjadi di Ukraina dan Iran memberikan gambaran jelas mengenai dampak lintas negara akibat konflik, bahkan jika konflik itu disebut perang terbatas. Meluasnya efek dari kedua perang ini terjadi karena dunia saat ini sangat tergantung pada arus komoditas melalui simpul-simpul vital di jaringan global. Di kasus Ukraina, ketergantungan dunia pada pasokan pangan, seperti gandum dan hasil pertanian lainnya, terganggu oleh perang yang melanda pelabuhan Laut Hitam. Begitu pula dengan energi—krisis di Timur Tengah, seperti yang terjadi akibat Perang Iran, berimbas pada meningkatnya ketidakpastian serta biaya distribusi minyak dunia.
Gangguan distribusi ini tidak selalu berasal dari berkurangnya produksi, melainkan lebih sering akibat rusaknya jalur pengiriman utama atau meningkatnya ancaman keamanan yang menyebabkan perusahaan logistik, armada kapal, hingga asuransi mengambil keputusan menunda atau mengalihkan rute. Contohnya, ancaman serangan ke kapal tanker serta penggunaan ranjau sudah cukup membuat pengiriman melalui Selat Hormuz anjlok drastis—padahal selat ini menyalurkan seperlima kebutuhan minyak dunia menurut data International Energy Agency (2026). Efeknya, negara-negara di luar zona konflik pun turut merasakan lonjakan harga dan kelangkaan pasokan, karena jalur alternatif dan kapasitas penggantinya terbatas.
Demikian pula rantai pasok pangan global terdampak perang di Ukraina. Lebih dari 90 persen ekspor pangan negara itu awalnya dikirim lewat Laut Hitam. Ketika jalur itu terganggu, transportasi alternatif tidak bisa sepenuhnya menutup kebutuhan pasar dunia. Parahnya lagi, Rusia dan Belarus adalah pemasok utama bahan baku pupuk global. Hambatan ekspor dari dua negara tersebut mengancam produksi pangan di negara lain satu musim tanam kemudian, memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal hasil panen, tapi juga tentang ketercukupan pupuk, distribusi, dan ketersediaan rute cadangan.
Apa yang bisa dipelajari dari kedua perang ini adalah bahwa jaringan perdagangan global tidak kebal terhadap risiko konsentrasi. Efisiensi yang lahir dari penggunaan simpul utama—atau chokepoints—pada masa damai, justru berubah menjadi titik rawan bila terjadi konflik. Chokepoint bisa berupa pelabuhan strategis, terusan, jalur pelayaran, tetapi juga bisa tampil dalam bentuk jaringan keuangan, pusat data, perangkat lunak, hingga teknologi semikonduktor. Negara yang mampu menghambat atau memutus akses ke simpul tersebut, bahkan tanpa menguasai sepenuhnya, sudah cukup untuk menekan negara lawan dengan menciptakan biaya ekonomi tinggi serta instabilitas. Ini juga dapat menjadi instrumen perang non-militer melalui embargo, sanksi, atau pemblokiran asuransi.
Kendati tujuan perang secara esensial tidak berubah—masih berfungsi sebagai alat politik seperti yang disebutkan Clausewitz—cara konflik dimenangkan kini makin tidak kasat mata dan efeknya menular hingga jauh di luar batas wilayah perang. Negara-negara yang tidak terlibat langsung tetap bisa menerima dampak nyata. Misalnya, gangguan pelayaran di Selat Hormuz berdampak pada harga energi di Indonesia. Terhambatnya ekspor gandum Ukraina mempengaruhi ketahanan pangan di banyak negara. Negeri yang bukan pelaku perang pun harus siap terhadap risiko yang sumbernya datang dari luar.
Bagi Indonesia, tantangan tersebut harus masuk dalam kalkulasi pertahanan negara. Ketika konflik terjadi di luar negeri, bukan mustahil pelabuhan, infrastruktur energi, komunikasi, bahkan gudang pangan menjadi target serangan atau objek gangguan tak langsung. Pasukan bergantung pada logistik seperti pangan, energi, dan teknologi. Jika rantai distribusinya rusak akibat perang di tempat lain, kesiapan militer nasional ikut terancam. Karena itu, perencanaan pertahanan Indonesia tidak cukup mengevaluasi potensi serangan langsung saja, tetapi juga dampak distrupsi pada fungsi vital pendukung pertahanan—mulai dari logistik, keuangan, teknologi, hingga transportasi.
Solusi atas kerentanan ini bukan sebatas swasembada di setiap sektor, sebab bahkan produksi dalam negeri bisa stagnan bila masih tergantung pada input dari luar atau distribusinya bertumpu pada jalur tunggal. Yang lebih penting adalah membangun keandalan melalui cadangan nasional, jalur alternatif, serta kemampuan pemulihan cepat jika terjadi kegagalan simpul kritis. Dengan memperkuat identifikasi fungsi-fungsi vital—misalnya, pelabuhan utama, sistem pembayaran, atau pusat data—Indonesia harus menyiapkan skenario perlindungan dan cara menggantikan fungsi jika terjadi gangguan.
Sebagai negara kepulauan dengan jaringan ekonomi yang mengandalkan konektivitas lintas pulau, Indonesia berada dalam posisi yang sangat tergantung pada kelancaran arus transportasi, energi, dan informasi. Kerentanan tak hanya pada selat dan pelabuhan, tapi juga pada infrastruktur digital, pusat logistik, bahkan sistem keuangan. Dari konflik di Ukraina hingga Iran, yang relevan bagi Indonesia bukanlah kebutuhan meninggalkan keterhubungan ekonomi internasional, tapi bagaimana memahami dan mengelola titik kritis dalam jaringan ketergantungan nasional. Persiapan pertahanan wajib melangkah dari pertanyaan “dari mana ancaman akan datang” ke “fungsi apa yang dapat lumpuh?” serta “berapa lama Indonesia mampu bertahan ketika salah satu simpul utama gagal?”
Sebagai ilustrasi, kita dapat membayangkan seorang pelajar Indonesia ingin menjadi dokter, namun akses ke sumber belajar sangat terbatas. Seperti itulah pentingnya jaringan vital bagi bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya membahas keamanan fisik, melainkan juga akses terhadap pendidikan, pangan, dan teknologi. Setiap bantuan dan dukungan untuk memperkuat fungsi-fungsi vital, baik melalui donasi maupun kebijakan, sesungguhnya adalah investasi pada masa depan negara.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
