Berita  

Analisis Pengamat: Jokowi Belum Dukung PSI, Masih Jauh dari PDIP

Jokowi Belum Bawa Hoki ke PSI: Pengamat Nilai Partai Terlalu Jauh dari PDI-P

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh elektabilitas sebesar 4,1% menurut survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Meskipun angka tersebut menunjukkan kenaikan dari survei sebelumnya, namun pengamat politik Alfan Alfian menilai bahwa perolehan tersebut masih tergolong rendah.

Faktor Elektabilitas PSI

Menurut Alfian, kinerja PSI yang terbilang agresif dalam setiap gerak politiknya, terutama dalam berbagai isu kontroversial, belum mampu mengerek elektabilitasnya lebih tinggi. Meskipun PSI sering menjadi sorotan dan memiliki pendukung yang loyal di media sosial, namun hal tersebut belum tercermin secara signifikan dalam hasil survei.

Alfian menekankan bahwa faktor kunci elektabilitas sebuah partai politik tidak hanya terletak pada popularitas di media sosial, melainkan juga bagaimana partai tersebut mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, masih diperlukan upaya lebih lanjut dari PSI untuk dapat menembus batas elektabilitas yang lebih tinggi.

Capaian PSI dan Masih Terlalu Jauh dari PDI-P

Alfian juga menyoroti perbandingan elektabilitas antara PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang masih sangat jauh. Sementara PSI mencapai angka 4,1%, elektabilitas PDI-P jauh di atas angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSI telah aktif dalam berbagai isu politik, namun masih perlu konsolidasi yang lebih kuat untuk dapat bersaing secara langsung dengan partai yang telah mapan seperti PDI-P.

Selain itu, posisi PSI yang kerap kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah juga dinilai sebagai faktor yang belum dapat memberikan dorongan signifikan terhadap elektabilitasnya. Dalam konteks politik Indonesia yang masih didominasi oleh pemerintah dan partai-partai besar, perjalanan PSI sebagai partai baru masih harus melewati berbagai ujian untuk mendapatkan tempat yang lebih kokoh di panggung politik tanah air.

Source link