Fraksi PDIP Pangandaran Mendukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun memberikan sinyal hijau, PDIP juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Pangandaran. Dalam rapat tersebut, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Ia menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam menyusun anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil harus diperkuat alokasinya. Setiap pengeluaran daerah harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang merata dari sektor pariwisata untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, mereka juga mengangkat isu pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. PDIP memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Fraksi PDIP menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 demi menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
