Mendorong Solusi Terpadu Penanganan Sampah Pariwisata di Pangandaran
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata seringkali menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius dari seluruh pihak terkait. Hal ini juga berlaku di Pangandaran, di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asep Noordin, telah mendorong percepatan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan pengadaan kapal pembersih laut.
Potensi Pendapatan Baru dari Pengelolaan Sampah
Menyadari bahwa sampah di Pangandaran bukan hanya berasal dari dalam wilayahnya, Asep menekankan pentingnya kapal pembersih laut untuk menjaga kebersihan laut dan daya tarik pariwisata. Pengelolaan sampah yang baik di Pangandaran juga memiliki potensi menjadi sumber pendapatan baru, seperti yang sudah terjadi di Banyumas.
Prekonomian masyarakat juga bisa meningkat melalui pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk keperluan industri. Alokasi anggaran sebesar 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah mendapat sorotan, dimana setiap daerah diwajibkan untuk melakukannya sesuai instruksi presiden.
Langkah Konkret untuk Menangani Sampah di Pangandaran
Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga didesak untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan serta upaya mitigasi penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta untuk meningkatkan kualitas supervisi terhadap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga titik lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa wilayah. TPA diharapkan tidak menerima sampah medis dan harus melalui pengolahan khusus. Selain itu, pengadaan Beach Clean Machine juga didorong untuk menjaga kebersihan pantai dengan lebih efisien.
Dengan kerja sama konkret antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah sampah di Pangandaran dapat terselesaikan dengan baik dan mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
