HMI Soroti Evaluasi Kinerja Pemerintahan dalam Demo di Makassar
Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan aksi demo di depan kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar pada Senin (22/6). Mereka membuat tuntutan terkait valuasi terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Massa aksi menyoroti berbagai masalah seperti beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, serta kebijakan yang minim partisipasi publik.
Tuntutan Valuasi Kinerja Kabinet dan RUU Perampasan Aset
Dalam aksinya, Badan Koordinasi Cabang (BADKO) HMI Sulsel menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka mendesak agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai langkah kuat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Selain itu, mereka menolak program koperasi merah putih karena dianggap berpotensi mengganggu kemandirian desa dan tidak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) juga menjadi sorotan HMI Sulsel. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait.
Langkah Konkret untuk Stabilkan Ekonomi Nasional
HMI juga menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah dalam menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat. Mereka juga bersikeras agar segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan pihak yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dihentikan.
Demikian hal-hal yang disampaikan oleh massa HMI Sulsel dalam aksinya di Makassar untuk menyoroti evaluasi kinerja pemerintahan yang dianggap terus menunjukkan gejala kemunduran. Aksi ini menjadi bentuk nyata dari keprihatinan terhadap kondisi negara dan masyarakat.