Melihat Konsolidasi Sipil-Militer: Antara Kepentingan Negara dan Stabilitas Demokrasi
Diskusi terkait kontrol sipil terhadap militer di Indonesia acap kali terfokus pada momen presiden mengganti Panglima TNI. Bagi banyak pengamat, momen semacam ini sering diumbar sebagai isu politik, bahkan dijadikan tolok ukur kekuatan atau kelemahan pengawasan sipil atas militer di ruang publik.
Sudut pandang semacam ini kerap mengerdilkan masalah inti yang sebenarnya jauh lebih fundamental, yaitu bahwa pembentukan dominasi sipil atas militer merupakan perjalanan institusional yang berlangsung secara bertahap. Tidak ada mekanisme instan untuk membangun hubungan sipil-militer yang sehat; sebaliknya, butuh perencanaan matang, pembiasaan norma, dan keseimbangan kepentingan antara negara serta institusi TNI itu sendiri. Maka, pergantian Panglima TNI semestinya tidak semata-mata dilihat sebagai strategi manuver kekuasaan.
Tradisi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan memperlihatkan kebiasaan serupa. Literatur hubungan sipil-militer (Civil-Military Relations) menyuguhkan sejumlah teori, salah satunya dari Huntington (1957) yang mengingatkan bahwa kendali sipil sebaiknya berlandaskan profesionalisme militer dan pembatasan campur tangan politik, bukan sekadar dominasi elite sipil. Dalam perspektif lain, Feaver (2003) menekankan pentingnya pola hubungan berdasarkan kepercayaan dan pengawasan antara pihak sipil dengan militer. Schiff (2009) kemudian menyoroti bagaimana persepsi peran dan konsensus antara sipil dan militer menjadi pondasi dasar keharmonisan hubungan ini.
Simpulannya, kontrol sipil yang kokoh tidak diukur dari laju pergantian pimpinan militer, melainkan bagaimana keputusan tersebut dijalankan sesuai aturan dan norma institusi yang ada serta dilandasi oleh kebutuhan riil kepentingan negara. Konsolidasi sipil adalah sebuah perjalanan yang menuntut waktu, proses penguatan legitimasi, dan pemahaman untuk membatasi ego kekuasaan semata.
Amerika Serikat menjadi contoh nyata. Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden AS hampir tidak pernah langsung mengganti Ketua Kepala Staf Gabungan (CJCS) dengan setiap pergantian presiden. Sebaliknya, sosok CJCS dijalankan sesuai masa jabatan dan penggantiannya melalui seleksi serta konfirmasi Senat, tidak menjadi ajang politisasi. Avant (2005) menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan elite.
Inggris dan Australia menerapkan prinsip tidak berbeda. Walaupun Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki peran dalam pengangkatan kepala militer baru, mereka biasanya memelihara kesinambungan dengan mempertahankan pemimpin militer sebelumnya hingga masa jabatannya selesai, kecuali bila terjadi dinamika organisasi atau kebutuhan strategis yang benar-benar mendesak.
Prancis pun menjalankan skema serupa. Presiden meski berkuasa besar dalam urusan pertahanan, tetap tidak otomatis mengganti Kepala Staf Umum ketika menjabat. Bahkan ketika timbul perbedaan pendapat antara presiden dan kepala militer, keputusannya lebih menitikberatkan pada argumen kebijakan, bukan sekadar perubahan kekuasaan.
Kecenderungan ini mengajarkan, pada negara demokratis, loyalitas tertinggi militer harus diarahkan pada negara dan konstitusi, bukan pada figur pemimpin politik.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pascareformasi, Indonesia mengikuti pola serupa walau diwarnai perbedaan waktu pengangkatan Panglima TNI di tiap rezim. Megawati, SBY, maupun Jokowi, semuanya memilih menunggu dan menyesuaikan momentum sebelum menunjuk Panglima TNI pertama pada periode mereka. Rata-rata, proses ini memakan waktu ratusan hari sejak mereka dilantik sebagai presiden.
Sikap menahan diri tersebut bukan tanpa alasan. Pada era Megawati, langkah ini diambil demi menata ulang hubungan sipil-militer pasca-orde baru. Pada SBY, kehati-hatian meningkat karena kepedulian terhadap sentimen politik internal TNI. Sementara Jokowi melakukannya untuk memperkuat kepercayaan, membina relasi harmonis dengan parlemen, dan memastikan stabilitas pemerintahan baru.
Secara konstitusional, presiden memang berwenang menunjuk dan memberhentikan Panglima TNI atas persetujuan DPR, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Tidak ada aturan eksplisit yang mewajibkan penunjukan mengikuti masa pensiun atau siklus kekuasaan tertentu. Namun, praktik politik dan budaya demokrasi menjadi rem otomatis agar kehendak pribadi presiden tak mendikte militer sekehendak hati.
Pembahasan mengenai revisi UU TNI, khususnya terkait perpanjangan usia pensiun, jangan dipersempit pada sekadar waktu kapan Panglima harus diganti. Konsolidasi sipil-militer bersandar pada pertimbangan kebutuhan institusional, bukan mengikuti pola tegas pensiun administratif.
Artinya, kualitas kendali sipil dalam demokrasi tercermin dari kemampuan dan kebijaksanaan presiden dan institusi sipil dalam menggunakan kewenangannya secara arif, bukan seberapa gesit atau lamban mengambil keputusan penggantian Panglima.
Pengalaman Indonesia maupun negara-negara lain memperlihatkan bahwa konsolidasi sipil-militer sejati hanya bisa tumbuh melalui tahap penataan institusi, penghormatan terhadap profesionalisme tentara, serta kepedulian pada kepentingan kolektif negara. Pada akhirnya, inilah jaminan utama bagi kelangsungan demokrasi yang stabil di tengah dinamika politik dan perubahan kekuasaan.
Sumber: Konsolidasi Sipil Atas Militer Bukan Soal Cepatnya Ganti Panglima
Sumber: Pola Konsolidasi Sipil Atas Militer
