Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses registrasi dan sertifikasi produk di Indonesia. Teknologi AI diharapkan dapat memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta menjamin akurasi data terkait keamanan dan kualitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi Lompatan Besar Layanan Publik Berbasis AI Pertama di Indonesia menurut MURI.
Menurut Kepala BPOM, Taruna Ikrar, perkembangan teknologi AI merupakan keniscayaan. BPOM memanfaatkan teknologi AI untuk memastikan standar kualitas produk seperti kosmetik yang tidak boleh mengandung bahan merkuri atau bahan berbahaya lainnya. Sistem AI yang digunakan menyimpan standar tersebut untuk proses registrasi dan izin edar.
Taruna juga menjelaskan bahwa setiap produk akan melalui filter tahap pertama dan sistem surveilans post marketing apabila lolos. BPOM memiliki direktorat siber, intelijen, dan penyidikan untuk melakukan surveilans acak terhadap produk-produk yang beredar. Jika ditemukan produk yang tidak sesuai standar, BPOM akan mengambil tindakan seperti mencabut izin, memberitahukan produk berbahaya ke publik, dan menempuh langkah hukum jika diperlukan.
Penggunaan teknologi AI ini akan diterapkan secara bertahap pada produk-produk lain seperti obat herbal, suplemen, pangan, dan obat-obatan. BPOM akan terus mengevaluasi penggunaan AI untuk program kerja mendatang guna memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar.
