Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen di dalam maupun luar negeri, diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Sebagai lembaga utama intelijen negara, BIN memiliki tugas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen kepada pemerintah.
Tugas utama BIN mencakup pengkajian kebijakan nasional, penyampaian produk intelijen kepada pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, pemberian rekomendasi terkait pihak asing, serta saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini, BIN diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, meminta keterangan dari kementerian/lembaga, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, dan melakukan penyadapan serta penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, BIN berperan penting sebagai penyedia produk intelijen yang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meski demikian, informasi intelijen bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik. BIN juga memiliki ciri-ciri dan prinsip kerja seperti kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus.
Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, termasuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Dengan dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki, BIN berperan vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
