Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam situasi ini, kontrol keamanan dan ketertiban akan diserahkan kepada pihak militer karena kondisinya dianggap memerlukan penanganan khusus. Faktor penyebab dari penerapan darurat militer diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Darurat militer dapat diberlakukan jika terjadi ancaman terhadap keamanan atau ketertiban hukum di wilayah negara akibat pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh aparat sipil secara efektif. Selain itu, penegakan darurat militer juga dapat terjadi jika terjadi perang, bahaya perang, atau pelanggaran terhadap wilayah negara. Selain itu, ketentuan darurat militer juga dapat diberlakukan jika terdapat keadaan tertentu yang dapat membahayakan kehidupan negara.
Penerapan darurat militer memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan negara. Selama masa darurat militer, hak-hak sipil mungkin dibatasi seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Militer juga memperoleh wewenang untuk menguasai properti dan infrastruktur, membatasi aktivitas ekonomi dan sosial, serta menerapkan penegakan hukum yang ketat. Beberapa contoh penerapan darurat militer di Indonesia antara lain terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh antara tahun 2003-2004. Meskipun darurat militer bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, kebijakan ini dapat membawa konsekuensi yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
