Gelombang demonstrasi belakangan ini telah menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh sejumlah partai politik karena pernyataan dan tindakan yang dianggap merugikan rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Jakarta. Para pimpinan partai dan DPR sepakat untuk mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR yang bersalah.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem yang dinilai mencederai perasaan rakyat, Nafa Urbach juga dari Partai NasDem dengan tindakan yang dianggap serius melanggar aspirasi masyarakat, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional yang dinonaktifkan setelah video berjoget di sidang tahunan MPR menjadi viral, Uya Kuya juga dari PAN yang melakukan hal serupa, dan Adies Kadir dari Partai Golkar yang dinonaktifkan karena kontroversi terkait kenaikan tunjangan DPR.
Langkah tegas partai politik tersebut diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin selama disampaikan secara damai sesuai dengan undang-undang. Selain itu, penonaktifan anggota DPR ini merupakan ranah internal partai dan bukan ketentuan dari undang-undang yang berlaku.
