Prabowo Criticizes Scrapping of SOE Bonuses: A Political Maneuver?

Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan alasan di balik penghapusan skema bonus, yang dikenal sebagai tantiem, bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian, serta untuk memotong jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Prabowo menyatakan bahwa ia menemukan praktik yang absurd terkait tantiem—bonus bagi eksekutif BUMN. “Saya telah menghapus tantiem. Saya bahkan tidak tahu apa arti kata itu—hanya trik belaka. Mereka memilih istilah asing sehingga kita tidak mengerti apa itu!” ujar Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus). Beliau mengungkapkan bahwa di masa lalu, ada komisaris BUMN yang hadir dalam rapat hanya sekali sebulan namun menerima pembayaran tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. “Bagaimana mungkin seorang komisaris yang hanya hadir sekali sebulan mendapat Rp 40 miliar setahun dari tantiem? Saya juga telah memerintahkan Danantara [otoritas investasi kedaulatan Indonesia] agar direktur tidak mendapatkan tantiem jika perusahaan mengalami kerugian—dan keuntungan harus benar-benar keuntungan nyata, bukan angka-angka hasil manipulasi. Kami sudah cukup lama menjadi orang Indonesia untuk mengetahui trik-trik ini,” ujar Prabowo. “Dan jika direktur atau komisaris tidak setuju, mereka bisa segera mengundurkan diri!” tambahnya, disambut tepuk tangan dari hadirin. Prabowo juga mencatat bahwa beberapa BUMN yang mengalami kerugian memiliki jumlah komisaris yang berlebihan. “Itulah mengapa saya menugaskan Otoritas Investasi Danantara untuk membersihkan BUMN kita. Manajemennya benar-benar tidak masuk akal—perusahaan mengalami kerugian namun memiliki terlalu banyak komisaris. Saya telah memotong jumlah komisaris menjadi separuh. Maksimal enam orang, namun idealnya hanya empat atau lima,” ujarnya. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah dana publik harus dijaga melalui pengeluaran berkualitas tinggi. “Jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus terus meningkatkan kualitas pengeluaran negara, mendorong efisiensi yang lebih besar, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat yang nyata. Pengeluaran operasional yang boros harus dipotong,” kata Prabowo. “Pengeluaran pemerintah harus menghasilkan manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.”

Source link