Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar unjuk rasa pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya sebagai respons terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun aksi protes ini menyebabkan kekacauan dan ketegangan di depan Kantor Bupati, Sudewo tetap menolak untuk melepaskan jabatannya, dengan alasan bahwa dia terpilih secara sah melalui proses pemilihan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sudewo meminta maaf kepada massa namun tetap kukuh bahwa dia tidak akan mengundurkan diri karena jabatan publiknya tidak dapat dilepaskan hanya karena desakan massa. Sudewo menekankan pentingnya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan menganggap peristiwa ini sebagai pembelajaran berharga, terutama karena masa jabatannya masih baru.
Sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk pansus pemakzulan untuk menyelidiki kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus melakukan rapat kerja dan paripurna, khususnya dalam menelusuri legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dinilai tidak sah oleh BKN. Jika ditemukan pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui jalur formal hingga ke Mahkamah Agung.
Proses politik ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan pajak dan keputusan pemerintah yang dianggap tidak melibatkan partisipasi rakyat. Penolakan Sudewo untuk mundur dengan alasan legitimasi konstitusional menunjukkan dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Pansus pemakzulan DPRD Pati menjadi tonggak penting dalam menentukan arah proses politik selanjutnya, apakah akan berujung pada pemakzulan atau perbaikan internal di pemerintahan daerah.
