Sidang putusan Majelis KPPU dalam perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 yang dipimpin oleh Hilman Pujana, dengan Anggota Majelis Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza, dilakukan untuk membaca putusan terkait pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Louis Dreyfus Company (LDC) Melbourne Holdings Pty Ltd pada tahun 2022. Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, disebutkan bahwa LDC terlambat sembilan hari kerja dalam melakukan notifikasi. Dalam putusannya, Majelis KPPU menyatakan bahwa LDC melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan dihukum membayar denda sebesar Rp5 miliar ke Kas Negara. Selain itu, LDC diminta untuk melaporkan bukti pembayaran denda dan melaksanakan putusan dalam waktu 30 hari. LDC adalah perusahaan perdagangan global yang telah membeli saham mayoritas di Emerald Grain Pty Ltd. Mereka seharusnya memberitahukan KPPU tentang pengambilalihan saham tersebut sebelum tanggal tertentu, namun terlambat 9 hari kerja dalam melakukan notifikasi.
Majelis KPPU Denda Perusahaan Australia Rp5 Milyar: Analisis dan Implikasinya
Read Also
Recommendation for You

Menteri Ketenagakerjaan Mendorong Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam…

Menteri Ketenagakerjaan Memperkuat Perlindungan Pekerja Alih Daya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengeluarkan Peraturan Menteri…

Afriansyah Noor Mendorong Generasi Muda Ciptakan Lapangan Kerja Baru Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, memberikan…

Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Baru untuk Perlindungan Buruh Indonesia Pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026…

Pemerintah Resmikan Peraturan Standar Kerja bagi Awak Kapal Pada peringatan May Day, Pemerintah Indonesia telah…
Kemnaker dan Transjakarta Kolaborasi Perluas Akses Kerja dalam Sektor Transportasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT…





