Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan posisi resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran setelah amnesti yang diterima Hasto Kristiyanto, menyebabkan banyak perbincangan di masyarakat. Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa keputusan PDIP untuk bergabung atau tidak dalam pemerintahan adalah hak politik yang sah, dan merupakan hak yang patut dihormati oleh semua pihak.
Mardani menegaskan bahwa kehadiran PDIP, apapun posisinya nantinya, akan memberikan warna yang khas bagi perjalanan bangsa ke depan. Politikus yang vokal ini menilai bahwa keberadaan partai politik yang tidak tergabung dalam pemerintahan merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, PKS pun memberikan apresiasi terhadap sikap yang diambil oleh PDIP.
Ferdinand Hutahaean, politikus PDIP yang selalu mendampingi Hasto Kristiyanto, tidak bersedia berspekulasi mengenai keputusan Presiden terkait amnesti yang diberikan. Meskipun demikian, Ferdinand menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai keputusan yang diambil oleh Prabowo. Dengan demikian, sikap PDIP dalam menentukan posisi politiknya dipahami sebagai bentuk keberagaman pandangan yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
