Amnesty for Hasto and Tom Lembong: Prabowo’s Power for Harmony

Presiden Prabowo Subianto mendapat pujian atas kebijaksanaan dan keberaniannya dalam memberikan amnesti dan abolisi kepada Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan pengusaha Tom Lembong—langkah yang banyak dianggap sebagai gestur rekonsiliasi nasional. Menurut politisi senior Fahri Hamzah, keputusan tersebut mencerminkan respons cepat dan berpikir matang Presiden Prabowo dalam menanggapi keprihatinan akan perpecahan yang semakin meningkat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. “Respons cepat dari Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan kemampuan untuk membaca sinyal jelas dari Presiden—yang ditujukan untuk mengakhiri polarisasi sosial dan menginisiasi proses rekonsiliasi yang lebih luas, terutama menjelang momen simbolis 17 Agustus 2025,” ujar Fahri pada Kamis (31 Juli) melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter) miliknya. Fahri menekankan bahwa penggunaan prerogatif konstitusi Presiden Prabowo merupakan perkembangan yang positif, terutama di tengah upaya sejumlah kelompok untuk menghasut perpecahan. “Bagi saya, ini kabar yang menggembirakan di tengah upaya beberapa pihak untuk menaburkan perpecahan. Presiden telah mengambil sikap tegas, menggunakan wewenangnya untuk membuat keputusan yang memiliki dampak mendalam dalam mengembalikan harmoni sosial,” katanya. Dia menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan upaya yang tulus untuk menyatukan kembali bangsa. “Semoga penggunaan kekuasaan konstitusi Presiden Prabowo dapat dilihat sebagai upaya tulus untuk membawa bangsa ini kembali bersatu di tengah- tengah perpecahan,” tambahnya. DPR telah menyetujui amnesti untuk 1.116 individu yang telah divonis, termasuk Hasto Kristiyanto, seperti yang diuraikan dalam Surat Presiden No. 42/Pres/072725, tertanggal 30 Juli 2025. Amnesti dan abolisi adalah bentuk hak prerogatif Presiden berdasarkan Konstitusi Indonesia, yang digunakan untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari hasil vonis pidana.

Source link