Kemandirian Antariksa Indonesia menjadi topik diskusi yang penting dalam konteks perkembangan teknologi global dan rivalitas geopolitik yang semakin intensif di era saat ini. Diskusi tentang hal ini mengangkat urgensi strategi nasional yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan jangka panjang Indonesia dalam membangun dan mengelola Antariksa secara mandiri. Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan tujuan untuk membahas kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di tengah tantangan abad ke-21.
Para narasumber dari berbagai sektor seperti parlemen, kementerian, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media, ikut serta dalam diskusi ini untuk memberikan pandangan mereka terkait dengan kemandirian antariksa Indonesia. Diskusi ini juga membahas tentang penguasaan teknologi antariksa sebagai hal yang sangat penting untuk kedaulatan dan daya saing Indonesia di masa depan. Selain itu, Bahwa Indonesia sebagai negara yang telah lama terlibat dalam eksplorasi antariksa, harus segera menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya tata kelola program antariksa, keterbatasan pendanaan, dan belum adanya kebijakan yang solid pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN.
Diskusi juga menyoroti bahwa Indonesia perlu segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian antariksa, karena kedepannya teknologi antariksa akan menjadi bagian penting dari ekonomi global. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim dalam presentasinya juga menegaskan bahwa ruang antariksa saat ini telah menjadi domain strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa lagi menjadi pengguna pasif di antariksa, melainkan harus menjadi produsen aktif yang mampu bersaing di pasar antariksa global.
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN), yang telah diperjuangkan oleh DPR RI, dipandang sebagai landasan yang penting menuju tata kelola antariksa yang strategis dan adaptif. Pembangunan antariksa Indonesia juga memerlukan kerja sama lintas sektoral, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta peran serta aktif dari sektor swasta. Tanpa sinergi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan ekonomi antariksa global. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan kerja sama lintas sektor sangatlah penting dalam membangun kemandirian antariksa Indonesia.
Dalam segi regulasi dan investasi, Indonesia juga perlu menjalin kemitraan internasional, memperkuat start-up lokal, dan mengimplementasikan regulasi yang konsisten antar lembaga sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Kemandirian antariksa bukanlah hal yang dapat dicapai hanya melalui visi teknologi saja, tetapi juga memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Karenanya, langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk mewujudkan visi kemandirian antariksa Indonesia.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
