ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengungkap dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan zero Over Dimension Overloading (ODOL) pada angkutan logistik. Mereka menyoroti pentingnya perumusan roadmap dan payung hukum yang jelas untuk menghindari dampak merugikan bagi sektor logistik dan industri. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Jakarta, Adil Karim, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam pemberantasan praktik ODOL. Namun, dia juga menyoroti perlunya ketegasan dalam payung hukum untuk memastikan sanksi yang diberikan tidak bersifat diskriminatif. Hal ini akan memberikan kedetailan terhadap pidana agar sanksi yang diberikan berdasarkan kriteria yang jelas.
Adil menekankan bahwa aspek keselamatan angkutan logistik tidak hanya berkaitan dengan dimensi dan muatan kendaraan, tetapi juga melibatkan kompetensi pengemudi serta perawatan armada. Dia mengingatkan bahwa banyak kecelakaan terjadi pada truk yang tidak melanggar aturan ODOL. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan dalam penerapan kebijakan zero ODOL agar tidak menimbulkan kesalahan target, terutama terhadap kendaraan trailer pengangkut kontainer.
Adil juga menyebutkan bahwa angkutan kontainer diatur oleh standar internasional melalui International Maritime Organization (IMO). Standar ini mengharuskan setiap kontainer memiliki Verified Gross Mass (VGM) sebelum dimuat ke kapal, yang diberlakukan untuk memastikan bobot kontainer sesuai standar internasional. ALFI DKI berharap agar penerapan aturan zero ODOL tidak salah sasaran terhadap kendaraan yang mengangkut kontainer, karena standar IMO sudah mengatur hal ini secara ketat.
Selain itu, ALFI DKI juga menekankan pentingnya pembuatan peraturan yang rinci untuk angkutan non-Container seperti semen, air dalam kemasan, dan lainnya, agar nantinya aturan ini dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Mereka berharap pemerintah menyusun roadmap yang komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum kebijakan zero ODOL ini diimplementasikan sepenuhnya. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat menjaga arus logistik nasional yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
