Kontroversi muncul setelah pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyinggung para purnawirawan TNI yang mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai tanggapan keras dilontarkan oleh banyak tokoh, termasuk Hisyam Mochtar, seorang pegiat media sosial. Hisyam mempertanyakan wewenang Luhut untuk mengatur hak setiap warga negara, termasuk para purnawirawan, dalam menyuarakan pendapat di negara mereka sendiri. Pernyataan Luhut dinilai merendahkan suara para purnawirawan yang mencemaskan dinamika politik nasional, terutama terkait keterlibatan keluarga Jokowi dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan jenderal TNI telah menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Dokumen tuntutan itu ditandatangani oleh tokoh militer senior seperti Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. Tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat dalam dokumen tersebut. Tuntutan tersebut dituangkan dalam dokumen pada bulan Februari 2025.
