Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya tidak mengizinkan kuota impor untuk komoditas atau bahan baku menjadi mendiskriminasi atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Ia menyatakan keberatannya terhadap praktik di mana hanya perusahaan tertentu yang diizinkan untuk melakukan impor, sementara yang lain tidak. Hal ini disampaikannya dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta pada Selasa (8 April).
Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang berusaha untuk melakukan pelbagai perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik pada masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan mitra bisnis di AS untuk memahami situasi terkait dampak dari tarif timbal balik yang diberlakukan. Mereka berusaha untuk mencari solusi terkait komoditas tertentu seperti kapas dan jagung.
“Kami menginginkan agar impor komoditas ini langsung diteruskan ke industri, tanpa melalui pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat memotong akar permasalahan yang ada,” tambahnya.
Prabowo Subianto menunjukkan kepeduliannya terhadap keadilan dalam kuota impor, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keseimbangan perdagangan negara. Hati-hati dalam mengelola impor merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan.
