Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tidak akan menggelar operasi yustisi kependudukan setelah Lebaran 2025. Jakarta dinyatakan sebagai kota yang terbuka bagi siapa pun, namun pendatang diminta untuk mengikuti administrasi dengan tertib. Pramono menyoroti bahwa Jakarta adalah tempat di mana siapa pun dapat mencari keberuntungan dan memperbaiki nasib mereka. Meskipun tidak ada operasi yustisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan pemeriksaan terkait kependudukan, dengan Dinas Dukcapil bertanggung jawab untuk memeriksa syarat administrasi penduduk yang baru tiba di Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Pramono dalam konferensi pers di Monas, Jakarta.
Pramono Menolak Gelar Operasi Yustisi, Cek Data Kependudukan
Read Also
Recommendation for You
Soekarno, atau Koesno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang memegang peran penting dalam perjuangan…
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan…
Yurike Sanger, istri ke-7 Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, telah meninggal dunia di Rumah Sakit…
Wali Kota Prabumulih, Arlan, menjadi sorotan setelah kontroversi pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah,…
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik beberapa pejabat baru diantaranya Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga…
Presiden Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) yang baru. Angga…