Andi Arief, seorang politikus dari Partai Demokrat, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak dimaksudkan untuk mengembalikan konsep dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. Ia merespons kekhawatiran masyarakat terkait pasal-pasal yang mengatur peran militer di luar tugas pertahanan negara. Menurut Andi Arief, setelah membaca semua draft RUU tersebut, tidak terdapat desain besar untuk kembali ke zaman dwifungsi ABRI era Orba. Ia juga menekankan agar masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap konsep Civic Mission dan keterlibatan militer dalam tugas-tugas non-perang, karena semuanya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Beberapa pihak sebelumnya telah mengkritik RUU TNI karena potensi untuk membuka ruang bagi militer untuk terlibat lebih aktif dalam urusan sipil. Namun, pemerintah dan pihak terkait menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugasnya. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan revisi ini mencakup dua poin utama, yaitu aturan yang mengharuskan prajurit TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga lain untuk pensiun dini.
