Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto terlibat dalam tindakan yang tidak etis terkait dengan kemenangan istrinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. Keputusan ini telah menimbulkan kecaman dan sorotan publik yang luas.
Berkembang wacana mengenai apakah Yandri akan mengalami reshuffle dalam struktur pemerintahan. Umar Hasibuan, yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa Yandri layak untuk mengalami reshuffle.
Umar mengungkapkan pandangannya melalui unggahan di akun media sosialnya, bahwa Yandri telah salah menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, yaitu memastikan kemenangan istrinya sebagai Bupati Serang.
Pernyataan Umar tersebut menekankan bahwa Yandri telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi, yaitu memastikan istrinya terpilih sebagai Bupati.
Keputusan MK sebelumnya telah membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang. Selain itu, MK juga mencabut keputusan PKPU No. 2028 Tahun 2024 terkait penetapan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. Seluruh keputusan tersebut mencerminkan pentingnya keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.
