Pasangan koalisi antara Partai Golkar dan Gerindra di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi ketegangan terkait kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo, melainkan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo telah memerintahkan pembatalan kebijakan tersebut sehingga pengecer dapat kembali berjualan seperti biasa.
Namun, pernyataan Gerindra ini diperdebatkan oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa tidak mungkin seorang menteri mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden. Doli menegaskan bahwa semua menteri, termasuk yang berasal dari Golkar, tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuan Presiden. Polemik antara kedua partai ini mengindikasikan adanya gesekan dalam koalisi pemerintahan tersebut.
