Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubur harapannya untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan, Mohammas Ramdhan Pomanto tidak menyerah. Dia memutuskan untuk melangkah ke jalur hukum dengan cara yang mengejutkan. Danny Pomanto berencana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke beberapa lembaga negara, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri.
Menurut Danny, tim hukumnya dan relawan telah menemukan ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Sulsel, yang membuat mereka merasa perlu untuk melaporkan KPU. Danny menegaskan bahwa KPU seharusnya netral dalam perannya sebagai penyelenggara pemilu, namun terlibat dalam proses yang diduga melanggar aturan.
Langkah ini dilakukan karena adanya banyak pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2024 di Sulsel, menurut Danny, yang menunjukkan bahwa KPU tidak bersikap profesional. Laporan ke DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sementara alasan pelaporan ke KPK dan Mabes Polri terkait dengan dugaan pelanggaran terkait biaya yang tinggi dalam Pilkada 2024. Danny belum memberikan detail spesifik mengenai pelanggaran yang akan menjadi dasar laporan kepada KPK dan Mabes Polri.
