Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muara Enim tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak merata dan merugikan hak politik masyarakat. Salah satu warga Muara Enim, Lia, menyoroti masalah ketidakterimaan undangan memilih oleh sejumlah pemilih yang seharusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Lia, keberadaan nama dalam DPT seharusnya diikuti dengan undangan untuk memilih. Namun, banyak warga yang tidak mendapatkan undangan tersebut dan akhirnya tidak diizinkan mencoblos ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa surat undangan. Hal ini dianggap Lia sebagai bentuk kerugian terhadap masyarakat yang ingin menggunakan hak mereka. Lia juga menyatakan bahwa kejadian ini tidak sekadar kelalaian, tetapi dapat menjadi upaya pengondisian hasil Pilkada oleh pihak-pihak tertentu.
Menyikapi hal ini, Lia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menegakkan keadilan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Muara Enim. Ia berharap para hakim konstitusi dapat mempertimbangkan situasi yang terjadi dan memastikan pemilihan di Muara Enim dilakukan secara bersih dan kompeten, tanpa adanya praktik curang yang dapat merugikan masyarakat. Lia mengutarakan kekecewaannya terhadap kondisi ini dan menyatakan pentingnya menjaga integritas dalam proses pemilihan umum.
