Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah, seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif. Presiden Prabowo ingin menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi dengan lengkap.
Dalam pertemuan itu, dibahas juga sumber pendanaan proyek pembangunan IKN yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dalam proyek ini.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa dalam tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk infrastruktur penting di IKN. Sementara itu, investasi swasta mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah berbagai pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin proyek pembangunan IKN. Semua pihak berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
