Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Ditunda: Alasan dan Dampak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa penundaan pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 bertujuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak. Menurut Dede Yusuf, Mahkamah Konstitusi (MK) merencanakan penyelesaian seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada pada bulan Maret 2025. Oleh karena itu, pelantikan perlu dilakukan setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU tersebut. Dede menjelaskan bahwa pelantikan yang dilakukan secara berbarengan akan menghindari pelantikan satu per satu seperti sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024 direncanakan pada tanggal 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih direncanakan pada tanggal 10 Februari 2025. Dede menegaskan bahwa pihaknya menunggu penyelesaian semua PHPU di MK dan kebutuhan dari Presiden untuk melantik para kepala daerah terpilih. Menurutnya, semua tahapan harus diselesaikan sebelum menuju pelantikan yang diharapkan dilaksanakan sekitar bulan Maret. Sebelumnya, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyebutkan bahwa pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 idealnya dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025.