Sejak Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengeluarkan pernyataan publik terkait status tersangka yang diterimanya dari KPK, Prof. Henri Subiakto dari Universitas Airlangga memperkirakan kemungkinan PDIP akan mengungkap kasus-kasus korupsi yang selama ini mereka ketahui. Bahkan, hal-hal yang terkait dengan dinasti politik Jokowi dan informasi yang selama ini dirahasiakan pun turut disebutkan dalam pernyataan tersebut. Prof. Henri menduga adanya keterlibatan Jokowi dalam kasus-kasus tersebut, terutama setelah mantan Ketua KPK, Agus Raharjo, mengungkapkan adanya intervensi Jokowi dalam penanganan kasus E KTP. Kesaksian Agus ini tidak pernah direspon secara resmi oleh pihak Jokowi, sehingga menimbulkan kesan bahwa Jokowi sering kali campur tangan dalam urusan hukum.
Lebih lanjut, Hasto juga membeberkan bahwa ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang diduga berdasarkan perintah dari Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa serangan terhadap Jokowi semakin terbuka, terutama setelah PDIP memecat mantan Presiden tersebut dari keanggotaan partai. Menurut Prof. Henri, tindakan PDIP ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi Jokowi, sehingga terjadi persekongkolan untuk mengekspos Hasto dengan kasus yang melibatkan Harun Masiku, yang sebelumnya buron karena kasus suap terhadap komisioner KPU.
Kasus Harun Masiku, yang diangkat kembali pada tahun 2019 dan melibatkan Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam menghalangi penegakan hukum, terlihat sangat politis. Ketika PDIP masih berada dalam lingkaran kekuasaan, kasus Harun Masiku terasa gelap dan tidak berkembang. Namun, saat PDIP berseteru dengan Jokowi, kasus tersebut dibuka kembali dan Hasto langsung menjadi tersangka KPK. Hal ini memunculkan pandangan di masyarakat bahwa hukum dimanfaatkan sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa. Dengan begitu, penegakan hukum diwarnai oleh kepentingan politik yang lebih tinggi.
