Pilkada Tidak Langsung: Sistem Politik Tanpa Tekanan

Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan beragam tanggapan setelah mengungkapkan usulnya mengenai perubahan dalam mekanisme Pilkada. Prabowo mengusulkan agar Pilkada dilakukan secara tidak langsung, dengan DPRD yang bertanggung jawab dalam pemilihan. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rizal Fauzi, menjelaskan bahwa konsep pemilihan oleh DPRD sejalan dengan sila keempat Pancasila, yang menjadikan wakil rakyat sebagai representasi rakyat itu sendiri. Namun, Rizal menekankan bahwa implementasi sistem ini harus disertai dengan sistem kepartaian yang modern dan tidak terikat pada keputusan partai. Di Amerika Serikat, contoh sistem perwakilan dalam pemilihan presiden melalui electoral college juga diberikan sebagai analogi. Meskipun demikian, Rizal mengakui bahwa tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia terutama terkait dengan sistem kepartaian yang masih menjadi kendala. Diperlukan sistem kepartaian yang baik agar pemilihan tidak langsung bisa dilakukan dengan efektif, dan anggota DPRD memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi rakyat tanpa tekanan dari partai. Namun, dalam praktiknya saat ini, anggota DPRD seringkali masih terikat pada keputusan Partai, sehingga implementasi usulan Prabowo mengenai Pilkada tidak langsung mungkin sulit dilakukan dengan ideal di Indonesia.