Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menimbulkan kritik tajam di media sosial. Salah satunya datang dari akun Twitter @Anak Ogi yang menyebut usulan tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia. Menurut akun tersebut, hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi karena rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.
Kritik juga menyebutkan bahwa pemimpin daerah bisa menjadi boneka yang hanya tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah. Usulan tersebut juga diprediksi akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik daripada mendekati rakyat, memunculkan kekhawatiran akan maraknya politik uang, termasuk bantuan sosial dan amplop.
Kritik tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa wacana tersebut hanya akan menambah permasalahan baru tanpa menyelesaikan masalah dalam pemilihan kepala daerah. Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus dalam melobi partai politik daripada mendengarkan suara rakyat, mengancam tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat.
