Fenomena kemenangan kotak kosong dalam beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, seperti Pilbup Bangka dan Pilwakot Pangkal Pinang, menjadi sorotan utama yang membutuhkan perhatian serius. Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, situasi ini mencerminkan dinamika sosial politik yang unik dan menuntut evaluasi mendalam.
Ahmad Irawan menekankan pentingnya memulai gerakan untuk kepemimpinan alternatif sejak awal proses pencalonan, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Menurutnya, negara akan merugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemilihan ulang jika terjadi kemenangan kotak kosong.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyarankan agar terjadi evaluasi menyeluruh terhadap relevansi mekanisme kotak kosong di masa depan. Baginya, para pemimpin yang terpilih haruslah merupakan figur yang telah melewati proses pencalonan yang sah, baik melalui partai politik maupun jalur independen.
Irawan menekankan bahwa negara telah memberikan kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk mencalonkan diri, tanpa memandang apakah melalui partai politik atau jalur perseorangan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu lagi ada opsi untuk menyetujui atau menolak calon yang telah ikut dalam proses demokratis.
Fenomena kotak kosong yang memenangkan pemilihan dianggap sebagai anomali oleh Irawan. Baginya, keberadaan calon perseorangan adalah bentuk kesadaran konstitusional yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri langsung. Namun, penting bagi ada yang menggerakkan gerakan tersebut sejak awal, terangkum dalam artikel di fajar.co.id.
