Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di sektor pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Berdasarkan laporan dari Voice of America (VOA), PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024. Keputusan ini menyatakan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk membangun infrastruktur keamanan pangan, dengan luasan mencapai 13.540 hektar di Kabupaten Merauke.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) menyatakan bahwa lokasi proyek ini melibatkan kawasan hutan adat yang memiliki nilai konservasi tinggi, dan beberapa pemilik tanah setempat menyatakan tanah mereka telah digusur tanpa persetujuan.
PUSAKA juga menyebutkan bahwa proyek PSN Merauke untuk mencetak satu juta hektar sawah baru dan infrastruktur pangan tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan yang diperlukan. Selain itu, masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan dalam proses perencanaan proyek tersebut.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini, menekankan perlindungan terhadap Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam di Merauke yang dilindungi oleh keputusan menteri dan peraturan hukum daerah. LBH Papua mendesak presiden dan pihak terkait untuk menghentikan proyek PSN di Merauke yang dapat merusak keberlangsungan lingkungan setempat.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah tetap melanjutkan proyek PSN di Merauke. Wakil Menteri Pertanian menyatakan bahwa progres proyek PSN Merauke dalam pengembangan food estate dan pembukaan lahan sawah sedang berjalan dengan baik. Menteri Pertanian juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.
Namun, upaya untuk mencapai swasembada dan mempercepat produksi pangan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Keterlibatan dan konsultasi dengan masyarakat setempat serta pemenuhan persyaratan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek PSN di Merauke.
