Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, menekankan urgensi pemisahan fungsi intelijen domestik dan luar negeri. Menurutnya, dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini, pemisahan ini sangat diperlukan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri harus jelas.
Rizal juga menyoroti potensi abuse of power yang dapat terjadi di lembaga intelijen. Ia menekankan perlunya rekrutmen yang dilakukan secara silent recruitment dan bukan hanya didominasi oleh lulusan STIN. Struktur kelembagaan BIN yang masih didominasi oleh unsur militer juga menjadi perhatian utama, karena hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan politik yang tidak sehat.
Aspek pengawasan juga menjadi fokus dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks. Tantangan pengawasan meliputi pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi.
Muhammad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan amanat UU Intelijen. Namun, ia juga menyatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator ini belum optimal.
Haripin juga menyoroti pentingnya pengembangan SDM di lembaga intelijen. Dia menilai bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah maju, namun perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, struktur BIN perlu diperkuat karena ancaman dari luar semakin nyata.
Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa perlu adanya penguatan di bidang SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Ia juga menyoroti politisasi dalam proses rekrutmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie menilai perlu adanya perubahan orientasi dalam intelijen untuk lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia.
