Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri Sangat Penting
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menyoroti pentingnya pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini, pemisahan tersebut sangat diperlukan.
Dalam sebuah diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal mengatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri sangat penting. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk di BIN, yang disebabkan oleh ketidakjelasan otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap operasi BIN.
Rizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan intelijen untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menyatakan bahwa struktur kelembagaan BIN yang didominasi oleh unsur militer dapat menimbulkan konflik kepentingan politik.
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, juga menekankan pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator masih belum optimal.
Haripin juga menyoroti pentingnya pengembangan SDM dalam lembaga intelijen. Meskipun proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Diskusi ini juga menyoroti tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN, termasuk kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman yang dihadapi.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia, serta mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
