FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih, Tia Rahmania, telah resmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Dia mengklarifikasi bahwa partainya memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah melalui Mahkamah Partai.
“PDI Perjuangan memiliki mekanisme internal melalui Mahkamah Partai,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024).
Puan menegaskan bahwa Mahkamah Partai memiliki alasan yang jelas mengenai pemecatan Tia Rahmania sebagai Anggota DPR RI terpilih dan kader PDIP.
“Terkait kronologi penjelasannya, silakan mengajukan pertanyaan kepada DPP Partai PDI Perjuangan,” tegas Puan seperti dilansir dari Jawapos.
Di sisi lain, mayoritas warganet dan pegiat media sosial tampaknya mendukung Tia Rahmania. Banyak yang percaya bahwa pemecatan tersebut terkait dengan kritiknya terhadap Nurul Ghufron.
Video viral dan pemecatan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak.
Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, secara keras mengkritik keputusan PDIP dalam memecat Tia Rahmania, anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Tia secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran Ghufron dalam acara Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhanas.
Acara tersebut dihadiri oleh calon anggota DPR terpilih, termasuk Tia, yang berhasil mengumpulkan 37.359 suara dalam Pemilu 2024.
“Saat negara sedang terpuruk, orang baik justru dihukum,” ujar Said Didu melalui aplikasi X pada tanggal 25 September 2024.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3600376/original/087569200_1634044310-WhatsApp_Image_2021-10-12_at_13.38.27__1_.jpeg?w=700 "Apa Saja Tugas dan Wewenang Auditor di KPK?")
