FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Jokowi diminta untuk segera menerbitkan surat keputusan pergantian komisioner KPU pusat. Pasalnya, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November perlu dipersiapkan secara matang.
Karena itu, seluruh unsur pimpinan KPU di pusat harus terisi lengkap dan dapat bekerja secara maksimal.
“Ini pekerjaan besar. Ada 37 Provinsi dan 508 kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada secara serentak. Pasti akan menghabiskan banyak tenaga dan pikiran,” kata Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada fajar.co.id, Jumat (19/7/2024).
Dari segi penyelenggaraan, lanjutnya, pilkada serentak ini diperkirakan akan berlangsung dinamis dengan berbagai kompleksitas yang ada. Ada ribuan kontestan yang akan ikut bertanding. Ada keterlibatan pendukung dari partai politik, organisasi masyarakat, elemen, dan berbagai struktur masyarakat di tingkat basis.
“Harus dipersiapkan secara matang. Meskipun lebih rumit, pelaksanaan pilkada serentak seharusnya lebih baik dari pemilu legislatif dan presiden yang lalu,” harapnya.
Secara teknis, lanjut Saleh, pergantian komisioner KPU pusat tidak sulit. Tidak perlu perekrutan dan seleksi lagi. Tinggal melantik dan mengesahkan calon anggota komisioner KPU pada nomor urut berikutnya.
“Berdasarkan urutan, sebenarnya yang menduduki nomor urut berikutnya adalah Viryan Aziz. Namun karena telah meninggal dunia, peringkat berikutnya adalah Iffa Rosita. Dia masih ada. Masih aktif sebagai anggota KPU di Kalimantan Timur,” ujar legislator Dapil Sumut II ini.
Namun, lanjut Saleh Daulay, pergantian tersebut harus sesuai dengan aturan hukum. “DPR membutuhkan Surat Keputusan Presiden (surpres) sebagai dasar hukum pengangkatan komisioner baru,” tegasnya. (sam/fajar)
