FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan komentar terkait pernyataan Presiden Jokowi mengenai meningkatnya tuntutan masyarakat.
Gigin menyoroti bahwa di balik tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, terdapat masalah dengan kinerja aparat penegak hukum yang berantakan.
“Karena aparat penegak hukum berantakan,” ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (23/5/2024).
Gigin menambahkan bahwa berbagai isu yang telah viral, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan oleh aparat penegak hukum, sering kali diabaikan.
Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang kurang efektif dan transparan.
“Bahkan yang sudah viral aja, sering dianggap sepi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah penyimpangan penggunaan uang negara dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara pada Rabu, 22 Mei 2024, Jokowi menekankan bahwa BPKP tidak seharusnya hanya fokus mencari kesalahan, karena hal tersebut dapat memperlambat proses pembangunan.
Jokowi menyoroti bahwa tuntutan masyarakat terhadap negara semakin tinggi, dan ke depan tantangan akan semakin berat.
“Ada apa sedikit viralkan, ada apa viralkan,” kata Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa program dan belanja pemerintah akan semakin besar, sehingga pengawasan yang tepat sangat diperlukan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.
