Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) HM. Jusuf Rizal mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk berhati-hati. Jika Airlangga tetap menghalangi ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan Golkar, bisa berujung pada masalah hukum yang melibatkannya.
Airlangga Hartarto sendiri terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunnya harga minyak tersebut.
Menurut Jusuf, Jokowi tampak semakin berambisi untuk mengendalikan Partai Golkar, namun anggota partai berwarna kuning tersebut kemungkinan besar telah menunjukkan perlawanan terhadap rencana tersebut.
“Jokowi ditolak oleh Golkar untuk menjadi Ketua Umumnya. Situasinya semakin menarik. Kasus Airlangga Hartarto bisa diangkat lagi,” tulis Jusuf dalam akun pribadinya, Sabtu (16/3/2024).
“Jokowi terlihat semakin berambisi untuk mengendalikan Golkar. Atau mungkin sudah terjadi perlawanan dari lapisan bawah terhadap Jokowi. Kemungkinan kader Golkar tidak ingin dimanipulasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan bahwa Jokowi belum memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum partai tersebut berdasarkan AD/ART. Menurut AD/ART, calon Ketua Umum Partai Golkar harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pengurus, dan partai akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk pemilihan Ketua Umum pada Desember 2024 mendatang.
“Mengikuti aturan tersebut, Jokowi belum bisa menjadi Ketua Umum Golkar,” ujar Mekeng.
Mekeng juga menjelaskan bahwa Jokowi harus memenuhi persyaratan administratif yang ada untuk dapat maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Tanpa mematuhi aturan AD/ART, mantan Wali Kota Solo tersebut tidak dapat mencalonkan diri.
