FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Juru Bicara Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Sulawesi Selatan, Asri Tadda, angkat bicara mengenai pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa seorang Presiden bisa berpihak.
Asri menyebut bahwa perilaku Jokowi merupakan contoh pejabat yang tidak menghormati etika. Terlebih lagi, hal tersebut diungkapkan secara terang-terangan kepada publik.
“Ini adalah bentuk yang paling vulgar dari seorang pejabat negara yang menunjukkan sikap tidak menghormati etika, hukum, dan peraturan yang berlaku,” kata Asri kepada Fajar.co.id, Rabu (24/1/2024).
Asri menegaskan bahwa Jokowi tidak bisa dipercaya karena sebelumnya dalam pertemuan dengan ketiga Capres, beliau menyatakan bahwa pejabat negara wajib netral dalam Pemilu.
“Sebagai pejabat negara yang gaji dan tunjangannya dibayar dari uang pajak rakyat, secara etis dan normatif, mereka wajib netral dan tidak memihak dalam Pemilu,” tegasnya.
Asri menyebut bahwa jika Pemilu dilakukan dengan cara tidak adil, melanggar etika dan hukum bahkan oleh pejabat negara sekelas Presiden dan menteri-menterinya, maka pemilu tersebut menjadi tidak sah dan rakyat bisa saja marah.
“Pernyataan terakhir Pak Jokowi ini membuat semua harapan itu menjadi hancur. Kita kehilangan contoh dari seorang RI-1. Oleh karena itu, bangsa ini membutuhkan perubahan agar kehidupan rakyat, termasuk di bidang politik dan demokrasi, dapat berjalan dengan baik,”pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh melakukan kampanye saat bertandang ke Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meskipun boleh melakukan kampanye, Jokowi menegaskan bahwa seorang presiden atau menteri tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam melakukannya.
