Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Herman, menyatakan bahwa secara umum ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum memberikan solusi yang komprehensif terkait dengan tema yang dibahas.
Herman memberikan contoh tentang masalah agraria. Menurutnya, hal yang sangat penting adalah reforma agraria.
“Reforma agraria itu penting dan itu belum diuraikan dengan baik,” ujar Herman setelah menjadi pembicara dalam acara Meja Redaksi Fajar yang membahas Membedah Gagasan Debat di Gedung Graha Pena Lantai 4, pada hari Minggu, 21 Januari.
Selanjutnya, Herman menekankan pentingnya bagaimana merancang reformasi tanah yang baik. Menurutnya, masalah ini membutuhkan desain yang baik, sedangkan para kandidat cenderung bersifat teknis dan tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan tersebut.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selalu diungkapkan oleh cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menurutnya hanya merupakan bagian kecil dari aspek teknis.
Menurut Herman, sebagian besar konflik agraria bukanlah masalah yang dapat diselesaikan melalui PTSL. Banyak masalah tersebut berhubungan dengan konflik antara masyarakat adat, perusahaan, dan klaim wilayah konservasi.
“Maka, permasalahan agraria bukanlah hanya terletak pada PTSL. Karena PTSL hanya merupakan legalisasi pengakuan dan dalam bentuk sertifikat hak milik melalui program PTSL. Dan hal itu tidak menjawab permasalahan tersebut,” ujar Ketua Prodi Ilmu Hukum UNM tersebut.
Oleh karena itu, Herman menyatakan bahwa reforma agraria harus dirancang dengan baik. Salah satu contohnya adalah terkait perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang agraria.
“Undang-undang itu dibuat pada tahun 1960, jangan sampai tidak diperbaharui lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, rumah susun, konsep tersebut belum dikenal pada masa tersebut,” ujar Herman.
