FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perselisihan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perusahaan Tambang Ilegal, atau Nakal, membuat Wakil Calon Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik dari Greenpeace.
Sebagai informasi, Greenpeace merupakan organisasi sosial yang dikenal telah lama berjuang untuk menciptakan masa depan Bumi yang hijau dan damai.
Greenpeace terus melakukan kampanye untuk mengubah perilaku dan mendorong perubahan melalui tindakan kreatif tanpa kekerasan.
Dengan percaya diri berjanji untuk mencabut IUP saat debat cawapres, Gibran mendapat kritikan dari Greenpeace.
“Apakah Anda benar-benar berani mengambil tindakan untuk menghukum korporasi hingga mencabut IUP?,” Greenpeace memulai kritiknya (21/1/2024).
Akun tersebut mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir, pemerintahan Jokowi lebih memilih untuk memajukan kerja sama yang pro investasi.
Jokowi sebagai pemimpin melakukan itu demi klaim pertumbuhan ekonomi.
“Gibran, selama satu dekade terakhir pemerintahan Jokowi malah lebih memilih untuk memajukan kebijakan yang pro investasi demi klaim pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Akun tersebut menjelaskan bahwa semua pertambangan ilegal pada dasarnya tidak memiliki IUP. Jadi hanya terdengar seperti janji manis jika menyatakan ingin mencabutnya demi kesejahteraan rakyat.
“Seluruh pertambangan ilegal pada dasarnya tidak memiliki IUP, jadi apa yang akan dicabut?,” tandasnya.
Sebelumnya, dua cawapres, Muhaimin Islandar atau Cak Imin dan Mahfud MD menyebut ada 2.500 tambang ilegal di Indonesia.
Keterangan tersebut diungkapkan dua cawapres saat debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024).
