FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik tentang penyaluran bantuan sosial di tengah masyarakat terus menjadi perhatian dari berbagai pihak. Terutama setelah klaim Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos ada karena kedermawanan Presiden Jokowi.
Klaim Zulkifli Hasan terkait bansos itu pun dituding sebagai salah satu bentuk politisasi bantuan, untuk meraih dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres di pilpres 2024.
Padahal, bansos seharusnya dipahami bersama bahwa program tersebut merupakan kebijakan pemerintah, yang dibahas bersama dengan DPR serta menggunakan uang rakyat melalui penggunaan APBN.
Atas upaya politisasi bansos oleh elite politik tertentu untuk meraih dukungan di pilpres 2024, Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian (JAMAN) angkat suara.
DPP JAMAN menegaskan berada pada posisi keberpihakan yang sama dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD terkait pentingnya keberlanjutan berbagai program bansos pada pemerintahan periode mendatang.
“Tidak ada yang salah dengan bansos. Program bantuan pangan, kesehatan, beasiswa pelatihan peningkatan skill, biaya pendidikan, dan lain-lain sangat dibutuhkan masyarakat kita. Bansos harus jalan terus, meski di masa kampanye Pemilihan Presiden 2024, karena rakyat kecil butuh makan, butuh hidup, butuh berobat murah dan jaminan-jaminan sosial lainnya, uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” kata Ketua Bidang Sosial DPP JAMAN, Mathius Eko Purwanto.
Hanya saja, Eko menegaskan jangan sampai tujuan mulia bansos tercemari oleh politisasi yang diarahkan untuk mendukung calon presiden-calon wakil presiden atau calon legislatif. Maka aparat penegak hukum, KPU ombudsman dan Bawaslu tegas atas segala pelanggaran.
