Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2023, utang sektor publik dalam data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) akan mencapai sekitar Rp15.500 Triliun. Data SUSPI kondisi triwulan IV tahun 2023 baru akan dirilis oleh Bank Indonesia pada akhir Maret 2024.
Menurut Awalil Rizky, total utang sektor publik sesuai definisi dapat mencapai Rp18.000 Triliun. Dia juga menyebutkan bahwa pada SUSPI Triwulan III tahun 2023, posisi utang sektor publik per akhir September 2023 adalah sebesar Rp15.295,86 Triliun.
Posisi utang sektor publik tersebut terdiri dari utang beberapa kelompok institusi, yaitu Pemerintah Pusat sebesar Rp7.920 Triliun, Pemerintah Daerah sebesar Rp75 Triliun, Korporasi publik bukan lembaga keuangan sebesar Rp996 Triliun, dan Korporasi publik lembaga keuangan sebesar Rp6.305 Triliun.
Awalil Rizky menyatakan bahwa posisi utang sektor publik mengalami peningkatan pesat selama pemerintahan Joko Widodo, terutama karena kenaikan utang Pemerintah dan utang BUMN. Trend ini sudah berlangsung sebelum adanya pandemi, dan dampak pandemi hanya mempercepat peningkatan tersebut.
Pada akhir tahun 2014, posisi utang sektor publik hanya sebesar Rp5.780 Triliun, namun meningkat menjadi Rp10.113 Triliun pada akhir tahun 2019. Selama pandemi, posisi utang terus melonjak, mencapai Rp1.222 Triliun pada tahun 2020, Rp13.448 Triliun pada tahun 2021, dan Rp14.444 Triliun pada tahun 2022.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, justru memperkirakan potensi utang yang lebih besar.
