Politik Dinasti Menimbulkan Ancaman bagi Demokrasi Menurut Mayoritas Publik, Menurut Airlangga Pribadi

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) melaksanakan survei di Pulau Jawa yang mencakup wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, pada tanggal 28 November hingga 5 Desember 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Pulau Jawa menganggap bahwa politik dinasti dapat membahayakan masa depan demokrasi.

“Dari hasil survei, 60,0 persen masyarakat di Pulau Jawa menganggap bahwa politik dinasti dapat membahayakan masa depan demokrasi. Sebanyak 29,7 persen menyatakan pendapat sebaliknya, sementara 10,3 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam rilisnya di Hotel Alia Cikini Menteng, Senin (11/12/2023).

Airlangga Pribadi Kusman, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), menyatakan bahwa tingginya kekhawatiran terhadap bahaya politik dinasti mengindikasikan adanya permasalahan etis dan ancaman terhadap demokrasi. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa 72 persen responden menolak rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun politik dinasti.

Menurut Airlangga, permasalahan yang muncul adalah bagaimana membangun kesadaran kritis masyarakat sipil terhadap pelemahan demokrasi ini. Terlebih lagi, ditambah dengan kekhawatiran publik terhadap intervensi aparat negara sebesar 47 persen. Masyarakat khawatir bahwa intervensi aparat dapat merusak kelancaran dan keadilan dalam pemilu, serta mengancam hak politik rakyat.

Airlangga juga memprediksi bahwa Pilpres 2024 kemungkinan akan berlangsung lebih dari satu putaran, mengingat jarak elektabilitas antar pasangan calon yang masih berada dalam margin of error. Hal ini juga diperkuat oleh hasil survei dari lembaga ASI yang menunjukkan kompetitifnya elektabilitas peserta Pilpres.