Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperkuat sistem teknologi elektroniknya. Hal ini agar integritas dan kepercayaan publik tetap terjaga terhadap lembaga ini. Demikian disampaikan oleh Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, dalam diskusi daring pada Sabtu (2/12/2023).
“Ketika KPU menggunakan teknologi elektronik yang terhubung dengan internet, pasti akan ada kerawanan, sehingga KPU perlu menjaga sistemnya dengan kuat agar kepercayaan masyarakat, integritas data, dan hal-hal lainnya dapat terjaga dengan baik,” ujar Pratama.
Pratama menekankan bahwa marwah KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum harus tetap terjaga di tengah isu dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Menurutnya, kejadian ini harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat KPU agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
“Dengan begitu, kita harus memperkuat KPU sehingga tidak ada yang mengganggu mereka, sehingga nantinya ketika hasil pemilu 2024 adalah hasil yang sebenarnya dari pencoblosan,” kata Pratama yang juga menjabat sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.
Dalam kesempatan tersebut, Pratama juga mendorong agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin diperkuat. Salah satu bentuk penguatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada BSSN untuk melakukan penyidikan.
Dengan demikian, ketika BSSN melakukan audit atau melakukan forensik digital, mereka juga memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya masalah yang terjadi.
“Jadi mereka juga memiliki hak untuk menyatakan ini salah, ini bermasalah sehingga ada dampak hukumnya atau ada konsekuensi hukumnya yang membuat insiden kebocoran data pribadi yang terjadi di penyelenggara sistem elektronik itu tidak seperti sekarang,” ujar Pratama.
