Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/2023). Dalam acara tersebut, PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan bahwa PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu didasari oleh aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
Syaikhu menyampaikan, “Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.”
“Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara,” tambahnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan. “DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” tutur Syaikhu.
